Tujuh Isu TPB Berdampak di Kabupaten Buleleng

Senin, 13 Nopember 2023 bertempat di ruang rapat Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Konsultasi Publik I Pemenuhan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Penjaringan Isu. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gede Melandrat, S.P., dengan peserta dari Perangkat Daerah, Dirut BUMD, dan pokja KLHS.

Dalam kesempatan tersebut, Gede Melandrat menyampaikan bahwa dasar pemenuhan data TPB adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Permendagri 86 Tahun 2016. Sebuah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Lebih lanjut menurut Kadis Lingkungan Hidup, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan selesai pada bulan Desember. Indikator Pembangunan Berkelanjutan  sesuai dengan SDGs terdapat 17 goal, 169 Target, dan 319 indikator. Setelah dilakukan analisis, maka kurang lebih 90 indikator dapat diadopsi dan dijadikan isu strategis dalam penyusunan KLHS. KLHS disusun tidak hanya memperhatikan lingkungan saja, akan tetapi juga memperhatikan sisi ekonomi dan sosial.

Dari sekian banyak isu dan indikator yang disampaikan tenaga ahli, bahwa kondisi kesejahteraan Kabupaten Buleleng yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, pengeluaran bahan makanan perkapita pertahun, kedalaman  kemiskinan, dan PDRB per kapita. Indikator tersebut akan dijadikan isu strategis dalam penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Hasil capaian indikator TPB Kabupaten Buleleng, sebanyak 36% indikator yang sudah dilaksanakan belum mencapai hasil. Adapun TPB yang belum tercapai yaitu kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur tangguh, industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi.

Hasil akhir disepakati tujuh isu pembangunan berkelanjutan strategis yang berdampak terhadap lingkungan. Tujuh isu tersebut yaitu; 1) Rendahmya kualitas kesehatan; 2) Rendahnya kualitas pendidikan; 3) Kesetaraan Gender; 4) Rendahnya kesejahteraan masyarakat; 5) Rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi; 6) Pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan 7) Penurunan produktifitas pertanian. #Ngr.